Panwaslu Nunukan Serahkah Berkas DPT Bermasalah ke Polisi
Nunukan Blogger Community - Liputan PEMILU 2009- Secara resmi panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Nunukan kemarin menyerahkan berkas laporan dugaan daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah kepada pihak kepolisian. Dalam penyerahan laporan tersebut, pihaknya langsung menjalani pemeriksaan keterangan selama kurang lebih 3 jam “Tadi saya sudah serahkan berkas itu dan akan diteruskan langsung untuk pemeriksaan saksi-saksi sesuai laporan,” kata Ketua Panwaslu Nunukan Abdul Kadir sore kemarin Dikatakannya, Panwas menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang juga masuk dalam penegakan hukum terpadu (Gakumdu) untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. “Kita hanya menerima laporan, apakah itu benar atau tidak, nanti proses penyelidikan yang akan membuktikannya,” ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, banyak hal temuan Panwas terkait kekeliruan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang diumumkan KPUD Nunukan beberapa bulan lalu. Diantaranya banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT padahal mereka terdaftar dalam DT Pilgub Kaltim lalu. Selain itu, kekeliruan DPT lainnya seperti ditemuakn pemilih ganda dengan NIK sama yang jumlahnya mencapai ribuan orang se Nunukan. “Sebenarnya dasar apa yang digunakan KPUD dalam menentukan DPS dan DPT, itu yang masih menjadi pertanyaan,” ujarnya Berkas laporan yang akan diserahkan berupa rekapan warga yang tidak masuk dalam DPT disertakan surat pernyataannya, daftar pemilih ganda dan berkas lainnya yang bermasalah. (kh)
Merasa Kehilangan Suara, PBB Tak Mau Tandatangan
Nunukan Blogger Community - Liputan Pemilu 2009- Setelah perhitungan rekapitulasi suara di tingkat PPK Nunukan sempat terhambat, akhirnya KPUD Nunukan kemarin menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten di Gedung Amalia. Secara keseluruhan, Partai Bulan Bintang (PBB) jauh mengungguli partai besar lainnya di semua daerah pemilihan (Dapil). Total suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, PBB memperoleh 25.003 suara dari dapil I untuk wilayah Nunukan (10.391), dapil II untuk Sebatik dan Sebatik Barat (6.068) dan dapil III untuk wilayah Lumbis, Sembakung, Sebuku, Krayan dan Krayan Selatan (8.544). Namun dalam rapat pleno tersebut, perwakilan PBB Nunukan Haeruddin Rauf tak mau menandatangani hasil rapat pleno tersebut karena merasa terdapat selisih perhitungan dalam rekapitulasi yang menghilangkan beberapa suara dari pihaknya. Selain itu, pihaknya juga merasa kehilangan 11 suara di TPS 21 di TPS 21 Krayan Induk karena selisih perhitungan. Dalam rapat pleno tersebut, pihaknya memberikan catatan keberatan atas hasil perhitungan dan menolak menandatangani hasil rekapitulasi tersebut. “Berapapun suara yang hilang sangat berarti, perhitungan kami, PBB kehilangan 16 suara dari Dapil I,” ujarnya.
Sebelumnya, Rabu malam kemarin setelah perhitungan di kantor KPUD, pihaknya merasa kehilangan 33 suara. Setelah dipertanyakan, suara yang dianggap hilang tersebut akhirnya bertambah 17 sehingga masih ada suara hilang sebanyak 16 suara. “Tapi setelah itu, 33 suara kami yang hilang baru kembali 17 suara,” ungkapnya. Untuk itu, saat ini PBB mempersiapkan materi gugatan dan mengumpulkan bukti terkait kesalahan perhitungan suara tersebut. “Kita akan telusuri dan mencari bukti untuk gugatan ini,” ujarnya. Sementara hasil rekapitulasi suara sembilan urutan besar partai untuk DPRD Kabupaten/Kota di dapil I yakni PBB (10.391), Golkar (2.806), Demokrat (2.477), PKS (1.498), PAN (1.171), Gerindra (1.086), PDIP (955), Hanura (850), PPP (711). Dapil II yakni PBB (6.068), Gerindra (2.291), PAN (1.842), Golkar (1.154), PKS (732), Demokrat (693), PPP (485), PDIP (421), PKB (356), Hanura (214). Dapil III yakni PBB (8.544), Demokrat (3.467), Golkar (2.529), PDIP (1.472), PPRN (1.333), Gerindra (863), Hanura (775), PKS (390), PDS (375) dan PAN (189). Perolehan untuk DPRD Kaltim, sepuluh besar diantaranya PBB (18.401), Golkar (7.008), Demokrat (5.583), PAN (4.948), PKS (3.473), PDS (2.764), PDIP (2.685), Gerindra (2.309), PPD (2.147), Hanura (1238). Perolehan DPR RI, sepuluh besar diantaranya PBB (12.053), Golkar (8.918), Demokrat (6.425), PPD (5.450), PDIP (3.394), PKS (3.102), Gerindra (3.087), PAN (2.932), PDS (1.737), Hanura (1.305). (kh)
